Demokrasi Tidak Universal

Oleh
Wahyono SK

Banyak orang percaya bahwa demokrasi adalah sesuatu yang universal sehingga harus mencontoh yang berlaku di negara negara Barat dan terutama Amerika Serikat (AS). Tidak sedikit pula yang percaya bahwa demokrasi identik dengan suatu sistem pemerintahan, sehingga harus menjiplak sistem pemerintahan negara negara maju itu.
Ketika demokratisasi oleh negara negara berkembang ternyata tidak berjalan sebagaimana diharapkan, setelah mereka mengkopi yang berlaku di Barat dan AS, baru diketahui bahwa demokrasi sebenarnya tidak universal dan juga bukan melulu suatu sistem pemerintahan, tetapi suatu way of life, suatu budaya hidup masyarakat. Corak demokrasi berbeda di tiap negara karena masyarakatnya berbeda.
Seorang guru besar ilmu politik dari Universitas Toronto, Kanada, CB Macpherson, dalam The Real World of Democracy (1965), mengamati ada tiga macam demokrasi, yaitu liberal democracy yang berlaku di negara negara Barat, non-liberal democracy yang pernah ada di Uni Soviet dan negara negara sosialis lain, dan non-liberal democracy yang terdapat di negara negara berkembang. Ketiganya memiliki persamaan dalam hal ada pemilihan umum dan punya legislatif, eksekutif dan yudikatif, tetapi proses pengambilan keputusan dan hubungan kerja antar lembaganya berbeda.
Republik di AS dan di Prancis memiliki demokrasi liberal, tetapi republik di RRC dan Singapura tidak memiliki demokrasi seperti itu. Kerajaan di Inggris, Belanda, dan Swedia, memiliki demokrasi liberal, tetapi kerajaan di Arab Saudi dan Malaysia punya demokrasi berlainan. Kesimpulannya, demokrasi tidak dilahirkan dari sistem pemerintahan, tetapi dari karakter dan budaya masyarakatnya.
Lappe dan Du Bois adalah penulis buku The Quickening of America (1994) yang sekarang sedang banyak dibaca oleh para pengamat politik Indonesia, membuat kesimpulan bahwa demokrasi itu bukan sesuatu “what we have”, seperti sistem pemerintahan, tetapi “what we do”, yaitu bagaimana perilaku atau budaya yang hidup dalam masyarakat.
Sebuah demokrasi harus memenuhi unsur-unsur esensial budaya demok-rasi. Dalam buku tersebut diberikan contoh-contoh perilaku dan keterampilan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam media dan dalam pemerintahan, yang diperlukan untuk membangun budaya demokrasi.

Semangat yang Sportif
Menurut Macpherson demokrasi di Barat dilandasi oleh “the society and politics of choice-of competition, -of the market“. Masyarakat negara berkembang yang belum terbiasa dengan kebebasan memilih sesuai keinginan sendiri, bersaing atas dasar kemampuan sendiri, dan kebebasan ekonomi pasar, akan mengalami kesulitan untuk mentah mentah menelan demokrasi ala Barat.
Dalam pada itu, di Barat sendiri sejak beberapa waktu yang lalu, demokrasi liberal telah bergeser menjadi welfare democracy, yang tidak lain adalah negara kesejahteraan, di mana pemerintahnya berkewajiban menjamin kesejahteraan rakyatnya. Harus memberi upah minimum yang tinggi, menyediakan dana bagi pengangguran, melindungi lapangan pekerjaan bagi rakyatnya sendiri terhadap serbuan impor barang murah yang mengancam industrinya.
Mau tidak mau pemerintah harus menjalankan proteksi. Negara kesejahteraan, yang sekarang berlaku di Barat termasuk AS, berpura-pura saja mengajak dunia berdemokrasi dan berpasar bebas.
Dari sekian banyak contoh kehidupan demokrasi, dapat disimpulkan bahwa demokrasi memerlukan prasyarat karakter atau perilaku dasar tertentu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Yang hakikatnya adalah: menghormati sesama manusia sama dan sederajat dengan hak dan kewajiban yang sama, memiliki keterbukaan hati dan pikiran, menyelesaikan semua masalah bersama melalui dialog tanpa kekerasan dan menghormati hasil yang disepakati, memiliki jiwa yang jujur dan semangat yang sportif.
Keempat karakter atau perilaku dasar tersebut di atas walaupun sederhana, namun realisasinya memerlukan dukungan pendidikan yang cukup tinggi, karena memerlukan landasan rasionalitas yang tinggi. Berdialog dan berdiskusi secara santun dan nalar hanya dapat dilakukan apabila para pesertanya sama sama memiliki kemampuan bernalar yang baik. Tidak itu saja, karena sebuah dialog yang terbuka dan berhasil baik hanya dapat dilakukan apabila masing masing peserta juga berjiwa yang jujur dan bersemangat yang sportif, yaitu berani menerima kelebihan lawan dan mengakui kekurangan sendiri.
Oleh karena itu terwujudnya demokrasi tidak ditentukan oleh sistem pemerintahan yang dianut, tetapi oleh tingkat pendidikan masyarakatnya. Maka untuk mewujudkan demokrasi, Program Wajib Belajar Sembilan Tahun harus mendapat akselerasi. Itu harus tercermin dalam prosentase APBN yang memadai, karena harus dilaksanakan secara gratis.

“Nation and Character Building”
Selanjutnya adalah menggiatkan kembali program nation building dan character building dengan memantapkan kembali proses integrasi nasional untuk menghilangkan rasa kedaerahan, kesukuan dan kelompok keagamaan, serta mengasosiasikan diri sebagai satu bangsa Indonesia.
Sumpah Pemuda haruslah senantiasa dihidupkan dalam jiwa bangsa Indonesia dan menjadi bagian utama nation building. Dalam program character building keempat ciri karakter demokrasi itu harus ditanamkan dan diteladankan dalam kehidupan masyarakat sejak di bangku Sekolah Dasar (SD), sehingga melekat dan tumbuh se-bagai budaya dasar bangsa Indonesia.
Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa inti dari demokrasi adalah jiwa sportif, yang awal tumbuhnya adalah melalui pelajaran olah raga atletik dan permainan di tingkat SD. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas sekolah tidak boleh asal-asalan, apalagi tanpa halaman yang cukup untuk berolah raga.
Character building termasuk menanamkan disiplin dan etos kerja yang tinggi, yang banyak di negara maju dibentuk melalui wajib militer dua tahun. Bahkan rakyat Swiss menolak ketika ada referendum untuk menghapus wajib militer karena diperlukan untuk membentuk angkatan kerja yang produktif.
Budaya dasar bangsa Indonesia dicerminkan dalam kelima sila Pancasila. Oleh karena itu dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan agar pemerintahan negara dibentuk berdasarkan Pancasila.
Jadi dalam menegakkan budaya dasar bangsa Indonesia yang pertama-tama harus diwujudkan adalah pemerintahan negara yang benar benar melaksanakan ketentuan sila sila Pancasila, yang secara nyata ditampakkan dalam sistem pemerintahan negara, dalam struktur dan kulturnya, dalam pelayanan publiknya dan dalam perilaku para pejabatnya.
Harapan kita terhadap pemerintah, selain tercapainya rekonsiliasi dan konsolidasi nasional serta bangkitnya kembali ekonomi, adalah terwujudnya demokrasi yang berakar dalam budaya masyarakat Indonesia dan dengan aparatur pemerintahan yang benar–benar menjunjung tinggi dan melaksanakan asas-asas Pancasila dalam perilakunya mengabdi rakyat.