Belajar Dari Kulonprogo

Kulonprogo bukanlah daerah yg jd sorotan media, Bandung, Surabaya, apalagi Jakarta.
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, pun tak sepopuler Kang Emil, Bu Risma apalagi Ahok.

Walau tanpa sorot media, Hasto Wardoyo, tlh meletakkan spirit kemandirian sebuah bangsa. Ia mengajak warganya keluar dr kemiskinan, dgn kekuatan sendiri. Hasto memberi teladan dlm senyapnya publikasi.

Ia memulai dgn gerakan "Bela & Beli Kulonprogo". Antara lain, dgn mengeluarkan kebijakan yg mewajibkan Pelajar & PNS di sana mengenakan seragam batik geblek renteng, batik khas Kulonprogo, pd hari tertentu. Ternyata, dgn jumlah 80.000 pelajar & 8.000 PNS, kebijakan ini mampu mendongkrak industri batik lokal. Sentra kerajinan batik tumbuh pesat, dr cuma 2 menjd 50-an. Seribuan perajin batik Kulonprogo yg biasanya bekerja di Yogyakarta, kini bs bekerja di Kulonprogo. Uang ratusan miliar rupiah dr usaha kecil ini berputar di Kulonprogo. Puryanto, seorang pengusaha batik di desa Ngentarejo, mengaku omzetnya meningkat. Bahkan pernah hingga mencapai 500 persen.

Hasto, yg menjabat Bupati sejak 2011, jg berusaha menjamin pendapatan petani lokal, dgn mewajibkan setiap PNS membeli beras produksi petani Kulonprogo, 10 kg/bln.  Bahkan beras raskin yg dikelola Bulog setempat, kini menggunakan beras produksi petani Kulonprogo.

Sang Bupati yg jg dokter spesialis kandungan ini jg membuat PDAM mengembangkan usaha, dgn memprodusi air kemasan merk AirKu ( Air Kulonprogo ). Selain menyumbangkan PAD, keberadaan air kemasan ini membangkitkan kebanggan warga setempat dgn mengkonsumsi air produk sendiri. AirKu kini menguasai seperempat ceruk pasar air kemasan di Kulonprogo. Anto, staf PDAM setempat, menuturkan, kini jumlah permintaan lbh bsr dr produksi. Krn itu, volume produksi AirKu akan segera ditingkatkan.

Berbagai kebijakan lwt program Bela & Beli, ternyata mampu menurunkan angka kemisikinan di Kulonprogo, dr 22,54 % pd 2013 menjadi 16,74 % pd 2014 ( data Bappeda ).

Oh ya, jika Anda ke Kulonprogo, Anda tak akan menemukan papan iklan rokok. Pemerintah Kulonprogo memang menolak sponsor dr perusahaan rokok. Kebijakan ini tentu mengurangi pendapatan daerah. Namun, memimpin daerah bukan cuma soal menggenjot pendapatan, tapi menempatkan posisi moral yg memihak rakyat. Dlm hal ini, membela hak kesehatan rakyat.

Bupati yg lulusan UGM ini jg memberlakukan Universal Coverage dlm pelayanan kesehatan, di mn Pemkab Kulonprogo menanggung biaya kesehatan warganya Rp 5 juta /org .

Utk mengimbangi program Universal Coverage, RSUD Wates Kulonprogo memberlakukan layanan tanpa kelas. Artinya, ketika kelas 3 penuh, pasien miskin bs dirawat di kelas 2, kelas 1, bahkan VIP.

Sekali lagi, berbagai kebijakan populis ini dijalankan tanpa banyak sorotan media...👍🏻👍🏻 Dan satu lagi...di kulonprogo alfa dan indomart yg biasanya berdampingan bagai pasangan yg tak terpisahkan itu (dimana ada alfa..disitu ada indo) tidak diijinkan untuk membuka usahanya, kecuali mau bermitra dengan koperasi. Dengan syarat dan ketentuan tertentu. Salah satunya kewajiban menampung produk UKM didalam gerai tsb dan mempekerjakan karyawan dr anggota koperasi.Alfa dan indo yg bekerja sama dg koperasi, namanya bukan alfa dan indo lagi..tapi d ganti mnjd ToMIRA (Toko Milik Rakyat)
😊