Kiprah Muslimah di Bidang Sains, Lebih Maju Ketimbang Kaum Perempuan di Negara Barat

eramuslim - Dalam hal mencari ilmu, Islam tidak mempersoalkan masalah gender apakah ia perempuan atau laki-laki. Muslimin dan Muslimah berkewajiban mencari ilmu dan meyakini kebesaran Allah dengan mempelajari segala ciptaanNya yang berada di sekiling manusia. Kewajiban setiap umat Islam untuk mencari ilmu juga diperkuat dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, "Menuntut Ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim (laki-laki dan perempuan)." (Sahih Bukhari)
Pesan Rasulullah ini begitu kuat melekat dan menjadi nilai yang berukat akar bagi umat Islam. Bagi para muslimah khususnya, nilai-nilai ini memberikan keuntungan tersendiri karena memungkinkan mereka untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Jika dilihat dalam konteks sekarang ini, tidak mengherankan kalau banyak kaum perempuan Muslim memiliki gelar pendidikan tinggi dan berkiprah dalam bidang ilmu pengetahuan. Hal ini bukan perkiraan semata, karena sudah didukung dengan data statistik yang cukup akurat dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), badan internasional PBB yang bergerak di bidang pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan.

Nilai-Nilai Islam Memungkinkan Kaum Perempuan Peroleh Pendidikan Tinggi

Rehab Eman, seorang Muslimah yang bergelar sarjana muda di bidang teknik sipil dan bergelar master di bidang studi Islam dari Yerusalem, memuji nilai-nilai Islam yang telah memberinya inspirasi untuk menuntut ilmu di bidang ilmu pengetahuan. Saudara-saudara laki-laki Eman termasuk ayahnya, memberikan dukungan padanya untuk bekerja keras menyelesaikan pendidikannya.
"Dosen-dosen saya laki-laki, para pendukung saya laki-laki, sponsor saya laki-laki. Mereka yakin akan kemampuan saya," ujar Eman.

Data statistik yang baru-baru ini dirilis UNESCO menunjukkan, jumlah lulusan sarjana di bidang ilmu pengetahuan ternyata relatif lebih banyak dari kalangan perempuan Muslim dibandingkan dengan kalangan perempuan Barat. Namun, media Barat pada umumnya, sangat jarang yang mengulas tentang keberhasilan dan pretasi-prestasi positif yang berhasil diraih para Muslimah ini. Dalam beberapa kasus, media massa mengambil keuntungan dari kemampuan tim produksinya untuk memenuhi fantasi-fantasi dan stereotipe yang diinginkan dan berada dalam pikiran kalangan non Muslim. Orang-orang Barat sangat senang dengan stereotipe bahwa Islam menindas kaum perempuannya. Ajaran Islam yang menegaskan tentang persamaan hak dan keadilan bagi kaum perempuan, seringkali dirusak oleh persaingan nilai-nilai budaya Barat yang tidak ada dasarnya dalam kitab suci agama Islam.
Berkaitan dengan kemajuan kaum perempuan Muslim dalam bidang ilmu pengetahuan, UNESCO dalam laporan hasil kongres internasional bertema 'Peran Kaum Perempuan Muslim dalam Ilmu Pengetahuan Menuju Masa Depan yang Lebih Baik' mengutip pernyataan Raja Maroko, Raja Mohamed VI. Dalam kongres yang diselenggarakan tahun 2000 lalu itu, Raja Mohamed VI mengatakan, ..". perkembangan yang terintegrasi atas prinsip-prinsip Islam dan ilmu pengetahuan harus dicapai terlepas dari persoalan gender."
Kaum perempuan Muslim, sudah banyak yang menjadi pemimpin di lapangan ilmu pengetahuan, menerima sejumlah penghargaan, mendapatkan hak paten dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit di sektor ilmu pengetahuan yang didominasi kaum laki-laki di seluruh dunia. Namun, lagi-lagi mata orang-orang Barat tidak tertuju ke para Muslimah ini, seolah-olah mereka tidak eksis. Sebuah tendensi yang bertujuan agar prestasi kaum perempuan Muslim tidak tereksplorasi dan mendapatkan pujian.
Faktanya, negara semodern AS berada di urutan belakang dari 6 negara Islam dalam hal persentase jumlah kaum perempuan yang menjadi sarjana dalam bidang ilmu pengetahuan dari total jumlah lulusan sarjana dalam bidang itu. Keenam negara Islam yang jumlah ilmuwan perempuannya melebihi AS antara lain, Bahrain, Brunei Darussalam, Kyrgyzstan, Lebanon, Qatar, dan Turki. Maroko, tercatat sebagai negara yang prosentase jumlah lulusan sarjana wanitanya di bidang enginering lebih besar dibandingkan dengan AS.
Kendala Muslimah di Bidang Pendidikan

Kendala yang dihadapi para muslimah di negara-negara Islam dalam hal pendidikan, pada dasarnya sama dengan kendala yang dihadapi kaum laki-lakinya, yaitu masalah kemiskinan, buta huruf, ketidakstabilan politik dan kebijakan dari negara-negara asing yang kuat. Penjelasan mengenai hal ini bisa dilihat dari data perbandingan total penduduk yang 'berpendidikan' dari seluruh negara yang ada di dunia. Tingkat buta huruf yang tinggi dan rendahnya jumlah penduduk yang mendaftar ke sekolah dasar di negara-negara miskin menyebabkan rendahnya jumlah lulusan sarjana di negara-negara itu dibandingkan dengan negara-negara yang lebih kaya seperti Amerika Utara dan Eropa.
UNESCO dalam laporannya baru-baru ini mendefinisikan negara-negara yang rasio tingkat pendaftaran ke sekolah-sekolah dasarnya tergolong rendah antara lain Afrika (di bawah 40%), Asia Barat (di bawah 60%) dan Asia Timur (di bawah 75%).
Sementara itu, para pakar yang anti Islam, hampir semuanya mengaitkan rendahnya tingkat pendidikan dengan tipe-tipe ajaran agama tertentu.
Lebih lanjut, UNESCO Institute for Statistic (UIS) menyimpulkan adanya hubungan yang erat antara tingkat kekayaan sebuah negara dengan pendidikan rakyatnya. Menurut data UIS, negara-negara yang tingkat pendapatannya tergolong menengah-tinggi dan negara-negara yang tingkat pendapatannya tinggi rasio pendaftaran tingkat sekolah dasarnya diatas 90%. Negara-negara miskin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, "Mengapa sebuah negara menjadi miskin?"

Kalau dikaitkan dengan kekhawatiran bahwa penyebabnya karena keyakinan agama tertentu, dibandingkan dengan persoalan buta huruf, kemiskinan tidak lagi relevan jika dihubung-hubungkan dengan ajaran Islam. Bukti tertulis dalam Islam yang menyatakan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan dan lak-laki, lebih dari cukup. Persoalannya, banyak orang yang belum menyadari bahwa kemiskinan bisa melampui batas budaya atau agama apa saja..
Meskipun banyak kendala di sektor pendidikan yang dialami negara-negara non Muslim saat ini, dunia Islam mampu bertahan atas serangan-serangan yang mereka alami dalam dekade terakhir ini, yang secara keseluruhan berpengaruh pada keamanan dan kualitas generasi muda Muslim dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam perang di Afghanistan dan Irak, sekolah-sekolah dari semua tingkatan di bombardir dan dihancurkan oleh pasukan militer AS. Layanan kesehatan publik lumpuh, insfrastruktur-infrastruktur dirusak dan tidak diperbaiki kembali.
Di sisi lain, negara-negara maju dan organisasi-organisasi ekonomi internasional seperti World Bank dan IMF, terus memiskinkan negara-negara yang sudah miskin dengan dalih bantuan pinjamannya. Kebusukan mereka terungkap lewat pengakuan John Perkins, seorang ekonom yang menyebut dirinya Economic Hit-Man. Dalam sebuah wawancara di radio, Perkins mengungkapkan bahwa tugasnya adalah membangun Imperium Amerika dengan meningkatkan hutang negara-negara lain dengan cara apapun.
"Imperium itu tidak seperti imperium yang kita kenal dalam sejarah dunia. Imperium ini dibangun melalui manipulasi ekonomi, kelicikan, penyelewengan dan membujuk untuk mengikuti gaya hidup kami, melalui orang-orang yang tugasnya menghancurkan perekonomian sebuah negara. Saya banyak terlibat dalam konspirasi ini," ungkap Perkins.

Dari sini jelas terlihat adanya peran negara-negara besar dan kuat yang sengaja menghambat perkembangan pendidikan rakyat suatu negara dengan memiskinkan negara bersangkutan. Sehingga negara itu tidak mampu lagi membiayai sarana dan prasarana pendidikannya dan rakyatnya yang miskin tidak punya cukup biaya untuk mengenyam pendidikan ke jenjang yang tinggi.
Persoalan Ketidakadilan Gender

Perbedaan prosentase yang besar antara laki-laki dan perempuan yang berhasil mengenyam pendidikan tinggi memang masih terjadi, tapi hal ini tidak hanya ada di negara-negara Islam saja, karena juga ditemui di negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim. Misalnya di Swiss (44%), Rwanda (37%), Korea (36%), Bhutan (34%), Kamboja (29%) dan Liechtenstein (27%).

Di Tunisia, negara yang 98 persen rakyatnya beragama Islam, jumlah wanita yang sekolah sampai ke jenjang yang tinggi, besarnya 5 persen lebih tinggi dari jumlah laki-lakinya. Hal serupa terjadi di Malaysia (55%), Lebanon (54%), Jordania dan Libya (51%). Jumlah wanita Bahrain yang menuntut ilmu ke jenjang tinggi besarnya bahkan lebih besar 6 persen dibandingkan di AS. Dari data ini bisa dikatakan, jika pendidikan adalah kebebasan, maka para Muslimah di Bahrain lebih memiliki kebabasan dibandingkan dengan wanita Amerika.
Fakta lain terungkap, bahwa yang menyebabkan rintangan bagi para Muslimah untuk mengenyam pendidikan tinggi, bukanlah ajaran-ajaran Islam tapi lebih pada kebijkan pemerintah terhadap warganya yang Muslim. Sebagai contoh, apa terjadi di Turki dan Perancis yang membatasi hak-hak warga Muslim dengan dalih sekularisme.
Menurut organisasi hak asasi manusia internasional, Human Rights Watch (HRW), pembatasan-pembatasan yang dilakukan termasuk larangan bagi Muslimah yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi setiap tahunnya. Dalam laporannya pada tahun 2004 lalu, HRW menyatakan,"Larangan terhadap pilihan seorang wanita (muslimah) dalam berpakaian adalah sebuah diskriminasi dan melanggar hak-hak mereka atas pendidikan, kebebasan berfikir, hati nurani dan agama mereka serta hak-hak pribadi."
Inilah para Muslimah yang Sukses sebagai Ilmuwan
Profesor Samira Ibrahim Islam
UNESCO menominasikan Samira Ibrahim sebagai salah satu ilmuwan kehormatan dalam daftar Ilmuwan Dunia tahun 2000. Wanita asal Arab Saudi ini memberikan banyak konribusi dibidang obat-obatan dan menjabat sejumlah posisi akademis yang penting di negara asalnya serta menjadi duta internasional di Organisasi Kesehatan Dunia-WHO. Ia juga menjadi tokoh pelopor pembangunan infrastruktur pendidikan sejak awal tahun '70an, untuk mendukung kaum perempuan yang ingin belajar science di institusi-institusi pendidikan tinggi di Arab Saudi.
Sameena Shah
Saat ini, Sameena aktif di kegiatan Workshop on Machine Learning Canada, sebuah bengkel kerja berskala internasional. Ia mengembangkan inovasi algoritma dalam proses belajar kognitif melalui komputerisasi. Sameena bersama timnya sudah mengembangkan hasil temuannya di New Delhi, India. Prestasi akademis lain yang pernah dicapainya adalah 'Global Optimizer' yang sedang menunggu untuk dipatenkan. Sameena kini sedang melanjutkan studinya di Delhi untuk gelar Doktor.

Profesor Dr. Bina Shaheen Siddiqui
Dr. Siddiqui sudah memberikan kontribusi yang besar di bidang obat-obatan dan pertanian lewat penelitiannya dan hasil pengklasifikasian yang dilakukannya dalam bidang keanekaragaman materi pembibitan. Ia juga sudah mendapatkan sejumlah paten atas obat-obatan anti kanker dan produk biopestisida hasil penemuannya. Selain itu, ilmuwan Muslimah yang satu ini juga sudah menulis sekitar 250 artikel risetnya dan salah satu pendiri Organisasi Ilmuwan Wanita Negara Ketiga. Atas prestasinya itu, Pakistan Academy of Science memilihnya sebagai 'Fellow'.
Bina Shaheen Siddique mendapatkan gelar PhD. dan Doktor di bidang science dari Universitas Karachi, Pakistan. Sebagai ilmuwan, ia sudah dianugerahi berbagai perhargaan bergengsi seperti Khawarizmi Internasional Award dari negara Iran dan penghargaan Salam Prize untuk bidang kimia.

Catatan sejarah membuktikan adanya kontribusi kaum perempuan Muslim di lapangan ilmu pengetahuan dan kedokteran sejak ratusan tahun yang lalu, sama seperti halnya kaum laki-laki. Sementara di AS , pada era 1890-an saja, kaum perempuan masih belum bisa menikmati pendidikan tinggi misalnya untuk menjadi dokter.
Sebagai gambaran, berdasarkan data UNESCO tahun 2005, prosentase sarjana wanita bidang sains di negara-negara Islam dibandingkan dengan negara maju seperti AS dan Jepang adalah sebagai berikut: Bahrain 74%, Bangladesh 24%, Brunei Darussalam 49%, Kyrgyzstan 64%, Libanon 47%, Qatar 71% dan Turki 44%. Sementara di AS, hanya 43% dan Jepang 25%. (ln/islamicity)

Paket Kebijakan itu Makin Menyudutkan Warga Minoritas Muslim di Inggris
Publikasi: 20/09/2005 08:36 WIB
eramuslim - Peristiwa serangan bom di London 7 Juli lalu, masih menyisakan kekhawatiran bukan hanya dikalangan pejabat pemerintah Inggris tapi juga di kalangan warga Muslim negara itu.
Di satu sisi, warga Muslim Inggris berjuang keras untuk memulihkan citra mereka yang terlanjur diidentikan dengan tindak kekerasan dan terorisme, di sisi lain, mereka harus mengakui bahwa ada sekelompok kecil dari komunitas Muslim, terutama dari generasi mudanya yang sudah terpengaruh dan mulai tertarik dengan ajaran-ajaran yang mengarahkan mereka untuk menjadi seorang yang ekstrim.
Pemerintah Inggris pun tidak tinggal diam, mereka menyiapkan sejumlah paket kebijakan yang intinya makin mempersempit gerak warga minoritas Muslim.
Terbitkan Buku Petunjuk Penangkal Ektrimisme

Pemerintah maupun para pemuka agama Islam di Inggris, tetap meyakini persoalan yang paling krusial untuk mengantisipasi munculnya tindakan dan kelompok-kelompok ekstrimis adalah melalui dialog secara terbuka yang melibatkan kalangan akademisi, generasi muda muslim yang terdiri dari para pelajar dan mahasiswa serta pemerintah.
Sebagai dampak dari peristiwa serangan bom London, sebuah harian di Inggris melansir, lebih dari 200 ilmuwan asing yang ingin melanjutkan studi ke universitas-universitas Inggris, dilarang masuk ke Inggris oleh aparat keamanan negeri itu, dengan alasan keamanan negara. Dan saat ini, pemerintah Inggris rencananya akan melakukan peninjauan kembali terhadap mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara Islam yang sedang belajar di universitas-universitas atau yang baru mengajukan permohonan untuk melakukan penelitian ilmiah.
Selain itu, pemerintah bekerjasama dengan sejumlah akademi di Inggris, kini sedang menyelesaikan 'buku petunjuk' tentang bagaimana menangani munculnya paham dan kelompok ektrimis di kampus-kampus. Buku yang rencananya akan diterbitkan bulan November mendatang, akan menjadi buku pegangan bagi para rektor di perguruan tinggi di Inggris.

Fokuskan Perhatian pada Generasi Muda Muslim

Menteri urusan pendidikan tinggi Inggris Bill Rammel menyatakan, para pelajar dan mahasiswa menjadi fokus perhatian mereka dalam upaya menangani masalah ektrimisme di kalangan generasi muda Muslim di negeri itu.
Program nasional pertemuan antara pelajar dan mahasiswa Muslim yang melibatkan para akademisi dicanangkan, sebagai respon dari isu-isu yang muncul di kalangan warga minoritas Muslim.

"Saya melakukan ini, karena para pemuka agama mereka datang pada saya dan mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang adanya ketertarikan kalangan generasi muda Muslim terhadap kekerasan dan ektrimisme," kata Rammel.
"Para pemuka agama itu mengatakan, mereka khawatir ada sejumlah pelajar dan mahasiswa, meskipun jumlahnya sangat, sangat kecil, yang terpengaruh dengan ide-ide ektrimisme," katanya lagi.
Oleh sebab itu, Rammel menyatakan, perlunya meningkatkan kepedulian atas persoalan-persoalan yang menyangkut kalangan muda Muslim di Inggris.
Seorang mahasiswa Muslim menilai positif niat baik Rammel. Namun ia berharap insiatif itu tidak memberangus hak-hak para pelajar dan mahasiswa muslim.

"Saya pikir, kepedulian itu berkutat hanya pada level keterlibatan pihak universitas dan tidak melibatkan organisasi dan komunitas Islam," kata Wakkas Khan, Presiden Federation of Student Islamic Societies.
"Kami berpendapat, akan banyak kesulitan yang muncul jika otoritas universitas mulai menyelidiki atau memata-matai komunitas Muslim dan menggeledah tempat-tempat ibadah sebagai wujud inisiatif itu. Kalau hal itu memang dianggap perlu dilakukan, tidak ada masalah. Tapi hal seperti itu tidak boleh menjadi semacam norma," papar Khan.
Warga Minoritas Muslim Masih Jadi Sasaran Kecurigaan

Sejumlah peristiwa serangan di beberapa negara Barat yang kerap diidentikan dengan serangan terorisme, membuat kehidupan warga Muslim di Inggris dan negara-negara Eropa menjadi tidak nyaman. Mereka menjadi sasaran kecurigaan dan kehidupan mereka dipantau ketat oleh pemerintah setempat.
Sejak serangan 7 Juli di Londong, sekitar satu juta warga Muslim memilih meninggalkan Inggris. Satu dari lima warga Muslim Inggris mengaku, keluarganya mengalami serangan dan tindak kekerasan sejak peristiwa tersebut.

Dalam perkembangannya selanjutnya, kantor kementerian dalam negeri Inggris menyatakan, pemerintah Inggris menangkap 7 warga negara asing dan kemungkinan besar akan mendepotasi ketujuh warga negara asing itu karena dicurigai membahayakan keamanan dalam negeri Inggris.
"Kami memastikan bahwa kantor pelayanan imigrasi menangkap 7orang warga negara asing, sesuai dengan kewenangan kantor kewenangan dalam negeri Inggris untuk melakukan deportasi terhadap setiap orang yang kehadirannya di Inggris dinilai tidak kondusif bagi masyarakat dan keamanan nasional," kata juru bicara kantor menteri dalam negeri, tanpa merinci identitas ketujuh orang tersebut.
Tujuh warga negara asing itu ditangkap dalam sebuah operasi, bekerja sama dengan kepolisian kota London dan Manchester. "Mereka akan ditahan di penjara dengan fasilitas yang layak dan kami tidak akan memberitahukan nama-nama mereka," kata aparat kepolisian setempat.
Sebelumnya, pada akhir Agutus lalu, sepuluh warga negara asing termasuk aktivis Islam kelahiran Yordania Abu Qatada, juga ditahan atas tudingan yang sama.
Untuk mengatasi masalah terorisme di negaranya, Inggris juga sudah mengeluarkan 'buku panduan' yang merinci tindakan-tindakan apa saja yang 'tidak bisa diterima' oleh pemerintah dan untuk itu, otoritas berwenang berhak untuk melakukan deportasi dan melarang kunjungan cendikiawan-cendikiawan muslim yang dianggap mengajarkan dan mendukung aksi-aksi kekerasan.
Namun kebijakan tersebut mendapat sorotan tajam dari organisasi-organsiasi hak asasi manusia. Mereka khawatir, para aktivis atau warga negara asing yang dideportasi atas tuduhan ektrimis, akan mendapat perlakuan yang kejam, bahkan eksekusi di negara asalnya. (ln/iol)
Soal Penutupan Gereja, Ada yang Ingin Kacaukan Suasana, Intensifkan Dialog antar Umat Beragama
Publikasi: 09/09/2005 16:57 WIB
eramuslim - Kabar penutupan gereja, tiba-tiba saja mencuat kembali beberapa minggu belakangan ini, yang berujung pada tuntutan agar Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, ditinjau kembali. Meski bukan isu baru, kabar penutupan sejumlah gereja ini sempat memanas, karena beredarnya informasi yang disebar melalui SMS, bahwa penutupan itu dilakukan dengan paksa dan menggunakan cara-cara kekerasan.
Namun semua kabar miring itu dibantah langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Sutanto pada acara silaturahmi dengan pimpinan ormas keagamaan yang digagas PP Muhammdiyah di Jakarta, Selasa (6/9/05) kemarin. Kapolri menduga, isu-isu bahwa terjadi kekerasan dan paksaan dalam kasus penutupan sejumlah gereja, sengaja disebarkan oleh pihak yang ingin mengacaukan situasi keamanan dengan memanfaatkan isu agama. Sampai sejauh mana kebenaran isu ini dan benarkah umat Kristen sudah diperlakukan tidak adil dengan adanya SKB Dua Menteri itu?
Siapa yang Memancing di Air Keruh?
Isu agama menjadi isu yang sensitif, apalagi di negara yang penduduknya terdiri dari beragam penganut agama seperti di Indonesia. Di tengah sejumlah persoalan yang kini tengah dihadapi bangsa ini, mulai dari kenaikan BBM dan ancaman kenaikan harga-harga, isu agama bisa menjadi penyulut yang bisa membakar amarah massa sehingga terjadi kekacauan. Begitu juga dengan kasus penutupan gereja. Kapolri Jenderal Polisi Sutanto mengungkapkan, pihaknya sudah mencium kemungkinan ada yang ingin memancing di air keruh dalam kasus tersebut.
"Sinyalnya memang sudah ada dan Polri kini sedang mendalami," kata Sutanto dalam kesempatan silaturahmi hari Selasa kemarin.
Hal serupa diungkapkan oleh Ketua Pesatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Nathan Setiabudi. Pada eramuslim Nathan mengungkapkan, dia punya dugaan kuat ada pihak yang ingin mengadu domba.
"Ini bukan masalah agama. Bukan masalah Islam dan Kristen. Ini masalah politik yang memanfaatkan isu penutupan gereja. Menurut saya ada yang bermain. Ketika harga-harga naik dan pemerintah dalam keadaan yang sulit," duga Nathan. Namun ia tidak merinci lebih jauh siapa kira-kira pihak yang 'bermain' itu.
Nathan sendiri, membantah ada tindakan anarkis dalam penutupan sejumlah gereja seperti kabar yang beredar di masyarakat. Menurutnya, PGI kini sedang mendata dan mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
Sementara itu, salah satu ketua MUI, Kholil Ridwan, tidak banyak berkomentar ketika ditanya soal kemungkinan adanya pihak yang ingin memanfaatkan situasi itu.
"Ada analisis yang mengatakan, ada pihak ketiga yang mencari-cari apa kira-kira yang bisa membuat situasi kacau kemudian chaos. Misalnya untuk mengalihkan upaya aparat kepolisian memberantas judi dan preman. Boleh jadi seperti itu," katanya pendek.
Jika memang benar ada pihak ketiga yang ingin memancing di air keruh, maka tugas kepolisian untuk segera mengungkap siapa pihak ketiga itu, sebelum situasi menjadi kacau.
Dialog antar Umat Beragama Belum Maksimal
Berkaitan dengan kasus penutupan gereja, Kholil Ridwan lebih menyoroti masalah dialog antar umat beragama yang menurutnya belum maksimal. Dalam arti, setiap kesepakatan yang dihasilkan dari dialog tersebut, belum benar-benar dijalankan. "Ketika dialog ngomongnya baik, fair dan adil. Tapi di belakang, pelanggaran jalan terus," kata Kholil.
Menurutnya umat Islam di daerah minoritas seperti di Flores, Pulau Samosir dan Menado, juga kerap menghadapi kesulitan jika ingin mendirikan masjid, mereka juga harus minta izin. Sehingga menurut Kholil, sangat tidak relevan kalau ada pihak yang minta SKB Dua Menteri dicabut.

"Inti SKB yang menyangkut pembangunan gereja hanya 'sampingan' saja. Karena inti sebenarnya adalah adanya keinginan untuk menda'wahkan agama ke agama orang lain," kata Kholil.
"Sekarang logika awamnya gini ya, ada SKB aja mereka melanggar. Bagaimana kalau tidak ada SKB, mereka akan melanggar dengan segala macam cara. Kemarin saya sampaikan bagaimana arogansi mereka dalam da'wah agama mereka, dengan menggunakan hipnotis, penculikan, mengirim jin Kristen dan sebagainya. Nah, ada SKB saja mereka begitu apalagi enggak ada SKB," tegas Kholil.
Ketua PGI Nathan Setiabudi juga mengakui, dialog antar umat beragama masih harus lebih diintensifkan. Namun ia menolak kalau dikatakan, dialog yang selama ini sudah dilakukan menemui kemandegan. Ia berharap ada dialog yang lebih terbuka antara umat Islam dan Kristen, aparat pemerintah maupun aparat keamanan.
"Kami memahami dan terbuka, memang ada yang memerlukan SKB itu. Yang penting kita jangan saling berhadap-hadapan seputar SKB, tapi duduk bersama dan masing-masing pihak membicarakan masalahnya," kata Nathan, yang mengklaim ada sekitar 1.000 gereja yang langsung maupun tidak langsung terkena dampak SKB itu, sejak diberlakukan sejak 36 tahun lalu.
"Yang dibutuhkan adalah, orang bisa beribadah dengan tenang. Kalau tempatnya melanggar hukum, ya ... diproses secara hukum. Jangan ditakut-takuti, dipaksa atau diintimidasi, " tambah Nathan yang berharap umatnya tidak terpancing dengan persoalan ini.
Di sisi lain, mayoritas pemuka-pemuka agama Islam menegaskan SKB Dua Menteri itu seharusnya ditingkatkan menjadi undang-undang, bukan malah dicabut.
"Peningkatan SKB Dua Menteri menjadi undang-undang, bisa menjadi semacam Religius Act, namanya menjadi Undang-Undang Hubungan Antar Umat Beragama misalnya," kata Kholil.
Kholil menceritakan pengalamannya berkunjung ke sejumlah negara yang mayoritas penduduknya non Muslim. "Saya sering ke Eropa, Inggris, Belanda, Jerman. Di sana, gereja dijadiin masjid, enggak ada masalah. Kenapa? Karena prosedural. Umat Islam di sana mengubah gereja menjadi masjid secara prosedural. Gereja itu kosong, dijual dan dibeli oleh umat Islam. Karena ingin bangunan itu dijadikan rumah ibadah, dijadikanlah masjid," kisahnya.
Di Inggris, menurut Kholil, ada 20 gereja yang sudah berubah jadi masjid. Begitu juga di Australia, New Zealand, apalagi di AS. Masjid di sana tumbuh pesat dan tidak ada masalah.
Ia sepakat bahwa dialog antar umat beragama harus lebih sering dilakukan. "Kalau mau maksimal, masing-masing pihak harus sama-sama menaati aturan yang sudah berlaku," katanya. (ln)