2008-02-04

MENGAMATI BURSA SEX KOMERSIAL DI INDONESIA

Terence H Hull, Endang Sulistyaningsih, Gavin W Jones, Pelacuran di Indonesia (Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan Ford Foundation, Jakarta 1997) vii + 157 halaman.
MEMBASMI pelacuran? Jangan mimpi. Soal ini berkembang sama tuanya dengan peradaban manusia. Juga tidak usah munafik mengutuki pekerjaan para pelacur, karena mereka tidak pernah ada tanpa desakan kebutuhan, yang, kalau mau jujur, kian hari kian meningkat oleh berbagai alasan yang secara rasional-bukan moral - bisa dipahami. Misalnya, mundurnya usia perkawinan, tingginya angka perceraian, meningkatnya mobilitas penduduk, gaya hidup, pendapatan masyarakat dan tantangan yang dihadapi.
Belakangan ini, berita di media massa membukakan mata bahwa globalisasi juga berdampak pada penyebaran dan perluasan ruang lingkup operasi perempuan penghibur. Suatu sindikat internasional industri seks komersial berhasil memasukkan perempuan penghibur dari Eropa Timur, Filipina, Thailand, Hongkong dan lain-lain ke kota-kota besar di Indonesia.
Persaingan di bidang bisnis seks di Indonesia kian ketat, karena peminat perempuan penghibur dari luar ini cukup besar dan menempatkan posisi mereka sama dengan pelacur kelas tertinggi di dalam negeri dengan tarif sekitar Rp 1 - Rp 2 juta per malam. Jaringan ini sempat berjalan mulus selama beberapa bulan, sebelum polisi berhasil meringkus para pelaku.
Toh tak bisa dijamin, sindikat ini, yang diduga mempunyai hubungan dengan sindikat bisnis seks komersial kelas tertinggi di Indonesia, akan berhenti hanya oleh operasi pembersihan polisi yang sifatnya reaktif.
Seperti ditulis Terence H Hull, Endang Sulistyaningsih dan Gavin W Jones dalam buku Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya, kegiatan wanita panggilan kelas atas masih terus diusahakan dan bahkan makin bertambah sejak kejatuhan germo kelas kakap Hartono Setyawan yang mengorganisasikan perdagangan perempuan kelas atas dengan jaringan meliputi Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Bali pada tahun 1994.
Biang utamanya adalah kebutuhan. Beberapa orang dengan penghasilan sangat besar yang diperoleh secara halal ataupun hasil korupsi dan diikuti kecenderungan "mengkonsumsi secara berlebihan", membuat mereka akan tetap menjadi pelanggan potensial para pekerja seks di segmen kelas tertinggi ini.
PELACURAN tingkat paling tinggi hanyalah bagian kecil yang dibahas buku yang embrionya berupa laporan penelitian The Sex Industry: Prostitution and Development in Indonesia, ditulis Endang Sulis-tyaningsih dan Yudo Swasono tahun 1993 untuk Universitas Mahidol, Bangkok. Ini memang agak unik, sehingga ucapan terima kasih secara khusus kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pengem-bangan Departemen Tenaga Kerja Dr Yudo Swasono yang terpampang pada bagian terdepan buku ini bukan tidak ada artinya.
Departemen Tenaga Kerja selama ini tidak mengakui pelacuran sebagai jenis pekerjaan sehingga mengecualikannya dari peraturan perlindungan tenaga kerja. Bahkan sampai kini Depnaker pun enggan menggunakan istilah "pekerja seks komersial" untuk para pelacur. Istilah tersebut dianggap mengisyaratkan pengakuan "pelacuran" sebagai salah satu alternatif jenis kesempatan kerja padahal alternatif kesempatan kerja sebagai pelacur tidak diterima dan tidak diakui dalam konsep definisi statistik.
Buku ini tidak menggunakan istilah pekerja seks, tapi pelacur, meski tidak terlalu konsisten, karena di dalamnya juga digunakan istilah pekerja seks, berselang-seling dengan wanita tuna susila. Toh para penulis mengungkapkan, istilah tuna susila lebih tepat diberikan kepada para laki-laki pelanggan WTS yang secara langsung menunjukkan adanya perilaku seksual menyimpang.
Isi buku setebal 157 halaman yang diterbitkan Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan The Ford Foundation dalam seri Kesehatan Reproduksi, Kebudayaan dan Masyarakat ini cukup komprehensif, mencakup dimensi sosial, politik, ekonomi dan budaya, tanpa meninggalkan dimensi etika.
Namun berbeda dari Thanh-Dam Truong dalam bukunya Sex, Money and Morality yang menyoroti pelacuran di Thailand, buku ini tidak mengulas lebih jauh tentang hubungan gender dan pelacuran. Juga tidak tegas memberikan garis merah tentang hubungan antara politik dan pelacuran. Mungkin karena tujuan penulisan buku ini lebih untuk menyebarluaskan informasi, buah pikiran dan penelitian lapangan yang melihat perwujudan kesehatan reproduksi penduduk dari segi sosial sesuai rumusan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan di Cairo tahun 1994.
Toh buku ini memberikan kerangka lebih besar dan melengkapi berbagai tulisan mengenai pelacuran atau yang berkaitan dengan masalah itu di Indonesia. Seperti No Money No Honey, a Study of Street Traders and Prostitutes in Jakarta ditulis Ali-son J Murray diterbitkan tahun 1991 dan Dolly: Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly yang ditulis T Purnomo dan Ashadi Siregar pada tahun 1985 (sekarang mencapai cetakan keempat) serta She Who Earns oleh Dr Saraswati Sunindyo (Tesis, tidak diterbitkan) tahun 1993. Tiga buku ini menjadi referensi yang diperhitungkan, di samping referensi lain termasuk koran dan majalah.
Sikap pemerintah yang mendua menghadapi masalah pelacuran diungkapkan secara gamblang. Pelacuran dianggap menganggu ketertiban umum, tapi mereka juga dilindungi dan ada lokalisasi resmi.
Buku ini mencoba menghitung nilai ekonomis industri seks komersial, yang ternyata jumlahnya tidak main-main. Saat ini diperkirakan terdapat 140.000-230.000 pelacur dari berbagai segmen dengan penghasilan per tahun berkisar antara 1.180 juta dollar AS (sekitar Rp 2,95 trilyun) sampai 3.300 juta dollar AS (sekitar Rp 8,25 trilyun) atau antara 0,8 - 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto. Perkiraan ini belum termasuk perhitungan pendapatan dari aktivitas pelacuran laki-laki dan waria.
PENGUNGKAPAN dan analisis menyangkut perkembangan komersialisasi sektor seks di Indonesia, kebijakan pemerintah dalam industri seks, struktur organisasi industri seks dan aspek ekonomi industri seks, ditulis cukup tajam. Dari pemaparan ini pembaca bisa paham bila pelacuran segera merebak di daerah yang membuka lapangan kerja baru, karena dalam sejarahnya pelacuran memang berkembang sejalan dengan tumbuhnya kota-kota kecil dan kota-kota besar.
Yang membedakan buku ini dari buku lain mengenai pelacuran adalah dipaparkannya masalah HIV/AIDS secara khusus dan panjang lebar, dengan sikap cukup adil, karena tidak menimpakan penyebaran hanya kepada pelacur.
Juga dituliskan mengapa perkiraan angka faktual kasus HIV berubah-ubah dan cenderung diperkecil. Padahal, menurut para penulis, tidak ada dasar kuat untuk menyimpulkan angka yang kecil lebih baik daripada angka yang besar atau sebaliknya.
Menurut Hull dan kawan-kawan, masa depan bursa seks komersial di Indonesia tetap sangat spekulatif. Pertumbuhan ekonomi saja tidak dengan sendirinya akan mengurangi minat kaum perempuan dalam dunia yang makin materialistis untuk masuk ke sektor ini, karena penghasilannya bisa 10 kali lipat dibanding pekerjaan lain yang bisa dilakukannya. Pertumbuhan ekonomi malah akan memperbesar peluang kaum laki-laki membeli pelayanan seks secara lebih selektif dan jenis layanan lebih canggih.
Lepas dari kontroversi antara kaum moralis dan pragmatis dalam soal pelacuran, buku ini berakhir terbuka dengan serangkaian pertanyaan, tentang bagaimana sikap kelas menengah yang sedang tumbuh terhadap prostitusi, posisi yang akan diambil majalah wanita dan organisasi perempuan terkemuka, juga apakah gerakan keagamaan yang menentang pelacuran akan berpengaruh. (maria hartiningsih)

Comments :

0 comments to “MENGAMATI BURSA SEX KOMERSIAL DI INDONESIA”


Post a Comment

Informasi Pilihan Identitas:
Google/Blogger : Khusus yang punya Account Blogger.
Lainnya : Jika tidak punya account blogger namun punya alamat Blog atau Website.
Anonim : Jika tidak ingin mempublikasikan profile anda (tidak disarankan).