Persatuan Negara Asia Tenggara

ASEAN adalah singkatan dari "Association of Southeast Asian Nations" atau di dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai Persatuan negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. Tujuan ASEAN adalah untuk mengukuhkan kerjasama regional. Negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November.
Anggota ASEAN :
Kini ASEAN beranggotakan semua negara di Asia tenggara (kecuali Timor Timur dan Papua Nugini). Berikut ini adalah negara-negara anggota ASEAN:
1. Indonesia
2. Filipina
3. Malaysia
4. Thailand
5. Singapura
6. Brunei Darussalam
7. Vietnam
8. Laos
9. Myanmar
10. Kamboja

Sejarah :
ASEAN didirikan oleh lima negara pemrakarsa, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. Menteri luar negeri penandatangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik (Indonesia), Narciso R. Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand).
Brunei Darussalam menjadi anggota pertama ASEAN di luar lima negara pemrakarsa. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 8 Januari 1984 (tepat seminggu setelah memperingati hari kemerdekannya). Sebelas tahun kemudian, ASEAN kembali menerima anggota baru, yaitu Vietnam yang menjadi anggota yang ketujuh pada tanggal 28 Juli 1995. Dua tahun kemudian, Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Walaupun Kamboja berencana untuk bergabung menjadi anggota ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos, rencana tersebut terpaksa ditunda karena adanya masalah politik dalam negeri Kamboja. Meskipun begitu, dua tahun kemudian Kamboja akhirnya bergabung menjadi anggota ASEAN yaitu pada tanggal 30 April 1999.


Presiden Korsel Siap Gandeng ASEAN
Presiden terpilih Korea Selatan Lee Myung-bak, Selasa (29/1) berjanji meningkatkan hubungan ekonomi, diplomatik dan kebudayaan dengan anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), kata asistennya. Lee mengemukakan hal tersebut di kantornya ketika menerima duta besar dari sembilan negara anggota ASEAN, salah satunya adalah Duta Besar Indonesia Jacob Tobing. "Sebagaimana yang saya kemukakan pada awal tahun ini, saya bermaksud berusaha sebaik mungkin memperkuat hubungan antara bangsa Korea Selatan dengan ASEAN," kata Lee sebagaimana dikutip juru bicaranya Joo Ho-young. "Walaupun rencana khusus masih disusun, saya akan mengadakan kunjungan ke negara ASEAN segera setelah pelantikan," katanya. Lee dijadwalkan dilantik pada 25 Februari. Ia juga berjanji mempermudah peraturan untuk meningkatkan penanaman modal di Korea Selatan dan menambah bantuan pembangunan untuk negara belum berkembang. Lee, yang menyebut dirinya konservatif pragmatis, berjanji menciptakan politik luar negeri praktis. Prioritas kebijakan tersebut adalah bersekutu erat dengan Washington serta mengusahakan hubungan lebih kuat dengan anggota kelompok enam negara pembicaraan nuklir serta negara lain Asia. Kebijakan diplomatik presiden terpilih Korea Selatan itu berbeda tajam dengan pendahulunya Roh Moo-hyun, yang prioritas pertama diplomatiknya adalah berhubungan dengan Korea Utara.











Pemilihan Duta Muda ASEAN
Departemen Luar Negeri (Deplu) RI menjaring mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk menjadi Duta Muda ASEAN 2007. Kegiatan ini untuk membina generasi muda sebagai penerus hubungan persahabatan antarnegara ASEAN di masa mendatang.
Ahad pekan lalu (8/7), terjaring 20 finalis yang terdiri 10 mahasiswa dan 10 mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Mereka menjalani karantina untuk mendapatkan pembekalan dan uji seleksi secara tertulis, diskusi, wawancara, presentasi, hingga kemampuan dalam bidang seni-budaya.
Duta Muda terpilih juga akan bertugas menyebarluaskan informasi mengenai ASEAN ke masyarakat luas, khususnya kalangan muda di dalam maupun luar negeri. Sosialisasi di luar negeri di antaranya dilakukan melalui program pertukaran pemuda (Kapal ASEAN, Indonesia-Kanada, Indonesia-Australia, ASEAN-Korea, ASEAN-India), berbagai pertemuan pemuda ASEAN dan sebagainya. Kegiatan di dalam negeri antara lain melalui seminar, penyuluhan, dan aktivitas kemasyarakatan lainnya.
Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Deplu RI, Dian Triansyah Djani menuturkan, pada 2015 mendatang ASEAN bercita-cita mewujudkan ASEAN Community. ''Generasi mudalah yang nanti akan meneruskan dan mewujudkan cita-cita ASEAN. Karena itu, perlu kita beri kesempatan kepada mereka untuk berperan lebih banyak lagi dari sekarang,''
Pemilihan Duta Muda ASEAN tersebut juga dimaksudkan untuk mendapatkan diplomat-diplomat muda yang nantinya akan diserahi tanggung jawab berupa promosi ASEAN di Indonesia atau sebaliknya promosi Indonesia di ASEAN. Sebelum terpilih menjadi finalis, keduapuluh peserta telah melalui seleksi administratif sebagai persyaratan yang telah ditentukan. Antara lain, berprestasi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di atas 2,75 bagi mahasiswa D-3 atau S-1 dan 3,00 bagi mahasiswa S-2. Selain itu, berwawasan luas dan memahami Indonesia dan ASEAN, di samping memiliki pengalaman beroganisasi. Persyaratan lain adalah berbakat di bidang seni dan budaya, menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, berpenampilan menarik dengan tinggi badan minimum 165 cm untuk mahasiswa, serta 160 cm untuk mahasiswi, berusia tidak lebih dari 30 tahun pada 8 Agustus 2007 dan belum menikah. Tidak itu saja. Mereka juga menyertakan tulisan sendiri dengan tema Duta Muda ASEAN 2007 Towards ASEAN Community dalam bahasa Inggris maksimal dua kalawan kuarto. Dalam menyelenggarakan kegiatan ini, Deplu tidak berjalanan sendirian. Selain bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan PT Garuda Indonesia (persero), beberapa perusahaan ikut menjadi sponsor.








Parlemen ASEAN Serukan PBB Bertindak Terhadap Myanmar
Para anggota parlemen negara-negara yang tergabung dalam ASEAN menyeru kepada PBB, khususnya Dewan Keamanan, agar menangguhkan penanaman modal di Myanmar serta memberikan semacam tekanan agar segera dilakukan reformasi politik di negara itu. Negara-negara Asia Tenggara lainnya yang tergabung dalam ASEAN juga bertanggungjawab untuk mencari pemecahan bagi masalah tersebut.
Menurut Zaid Ibrahim, Ketua AIPMC (persatuan anggota parlemen ASEAN) yang berasal dari Malaysia, “Dewan Keamanan PBB memiliki berbagai cara yang dapat diusulkan untuk mendesak pemerintah Yangon menerima sejumlah kondisi atau prasyarat yang diharapkan dapat melahirkan suasana demokrasi atau dilakukannya reformasi politik yang dapat membawa negara itu ke arah demokrasi.”
Pembicaraan mengenai politik di Myanmar mulai mencuat semenjak negara itu tidak berhasil memperlihatkan kemajuan di bidang hak asasi manusia (HAM). Kelompok wakil rakyat yang bertemu di Malaysia mengatakan bahwa isu Myanmar harus menjadi agenda tetap ASEAN, dan dijadikan bahan laporan berkala. Anggota DPR RI, Muhammad Hikam mengatakan, kaukus itu telah menyepakati sejumlah hal dalam pertemuan, termasuk perbaikan kondisi HAM, dmeokrasi di negara itu, dan dibebaskannya para aktivis demokrasi Myanmar. Dalam kesempatan tersebut Hikam mengatakan, “Kita ingin summit ASEAN yang sampai sekarang belum jelas posisinya dalam mengangkat Myanmar ke pertemuan itu, menjadi jelas.”
Kelompok anggota kaukus antar-parlemen mengatakan, sikap tersebut kurang tepat. Ketua Senat Filipina, Aquilino Pimentel Junior mengatakan pendekatan yang lunak seperti itu tidak akan berhasil. Beliau menyorot perlakuan pemerintah Myanmar terhadap tokoh pro-demokrasi, Aung San Suu Kyi, yang kini menjalani tahanan rumah. Menurutnya, negara yang beradab tidak boleh melakukan hal itu.
Para anggota parlemen mengatakan mereka akan memulai mendorong dikeluarkannya Myanmar dari ASEAN bila tidak ada perbaikan di negara itu dalam 12 tahun ini. Mereka juga ingin agar ASEAN mendukung langkah Amerika agar Dewan Keamanan PBB mendengarkan penjelasan tentang Myanmar untuk pertama kalinya. Senat Amerika telah setuju memperpanjang sanksi terhadap Myanmar karena catatan buruk perlakuan hak asasi manusia pemerintah militer dan kegagalan melaksanakan reformasi demokratis.
Perkembangan di ASEAN ini terjadi setelah Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk mencermati situasi di Myanmar, menyusul permintaan dari Amerika Serikat. Keputusan tersebut tercapai secara aklamasi, sedangkan permintaan serupa sebelumnya tidak berhasil menggalang cukup dukungan. Suasana yang berkembang di pertemuan di Malaysia ini menunjukkan negara-negara Asia Tenggara telah mulai kehilangan kesabaran dengan negara tetangganya itu.


Destinasi Tunggal ASEAN

SUDAH lama gagasan itu muncul dan selalu dibicarakan dalam setiap ASEAN Tourism Forum (ATF). Destinasi tunggal ASEAN. Bayangkan betapa anggunnya gagasan ini. Sepuluh negara tiba-tiba menjadi sebuah satu kesatuan, tanpa diusik batas administrative, sepuluh negara dipandang hanya menjadi sebuah destinasi (daerah tujuan wisata), bukan lagi sepuluh negara.
Untuk soal ini, menarik jika dikutip pernyataan Menteri Pariwisata Malaysia Leo Michael Toyad yang mengajukan kritik kepada Indonesia yang masih menerapkan biaya fiskal (Rp 1 juta) untuk keluar dari Indonesia ke negara-negara tujuan termasuk ASEAN (tanpa pembedaan). Sedangkan untuk soal kebijakan bebas visa, Thailand menjadi menjadi sorotan sebab belum memberikan kebijakan yang sama kepada Laos dan Myanmar. Indonesia, bersama tujuh negara lain sejauh ini memang telah memberlakukan kebijakan bebas visa intra-ASEAN selama 14 hari.
Kita tak ingin berburuk sangka dengan konsep-konsep ini. Tapi, sebuah saran harus disampaikan kepada Pemerintah RI, entah itu Kantor Menneg Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar), Deplu, Depkeu dan instansi
Fakta menunjukkan bahwa wisatawan yang berkunjung ke ASEAN itu lebih besar (45 persen) adalah wisatawan dari negara-negara ASEAN sendiri, kemudian diikuti Negara Asia di luar ASEAN (30 persen) berturut-turut Jepang, Korea dan China, kemudian Eropa (13 persen). Artinya adalah kekuatan pariwisata di lingkup ASEAN sebenarnya adalah kekuatan intra-ASEAN sendiri. Dari jumlah kunjungan yang ada ini, siapa “penikmat” terbesar? Mereka adalah Malaysia, kemudian Singapura lalu Thailand, sedangkan Indonesia hanya peringkat keempat.
Pada saat yang sama, keseimbangan penerimaan wisatawan mereka ke Negara-negara ASEAN berhasil “dikendalikan”, sedangkan Indonesia tidak. Malaysia, dan Singapura misalnya, berhasil mengurangi kunjungan wisatawannya ke ASEAN beberapa tahun belakangan secara cukup tajam. Sedangkan Indonesia, dari peringkat ketiga pada awal millennium ini, justru semakin meningkat tajam, menjadi urutan pertama penyumbang wisatawan ke ASEAN. Selain itu mereka juga memiliki pasar di luar ASEAN lain yang terus dipelihara, sedangkan Indonesia “mati” pada pasar yang sama dan destinasi yang itu-itu juga.
Itu satu hal. Hal lain yang bisa menjadi masalah dengan destinasi tunggal itu adalah soal sumber daya alam pariwisata kita yang semakin terbuka untuk “dijual” oleh mereka sebagai seakan milik mereka sendiri. Pemandangan yang sudah lama terlihat dari penggarapan Batam, Bintan dan pulau-pulau lain di Riau, dan Kalimantan termasuk lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Konon ada lagi berita yang mengenaskan yang menggambarkan bahwa promosi yang diagung-agungkan pun ternyata juga “Ansor” saja, sebab dana yang dikumpulkan setahun cuma US$300.000, jumlah itu dinilai terlalu kecil, yang harus dibagi untuk promosi 10 negara anggota ASEAN.
Dari penjelasan ini, sangat jelas, memangkas berbagai kebijakan yang mempersulit kunjungan dari Indonesia ke Negara ASEAN lain akan ditentang oleh negara sahabat itu sebab dengan cara itu mereka akan menangguk lebih banyak lagi wisatawan asal Indonesia (yang berpenduduk 220 juta jiwa) ke negara mereka.
Indonesia sebagai destinasi tunggal sendiri hingga saat ini terus bermasalah. Kita pernah punya kasus pajak pembangunan yang ditariki pada masa BPPI dulu (untuk dana promosi wisata), yang ternyata tak memberikan keuntungan imbal-balik bagi daerah penyumbang. Secara nasional, angka kunjungan wisatawan asing sebesar 5 juta orang itu, juga mayoritas disumbangkan oleh tiga destinasi utama yaitu Bali, Jakarta, dan Batam (Riau). Promosi apapun yang dilakukan secara nasional hanya berdampak pada ketiga destinasi itu. Dan kenyataan ini berlaku beberapa decade, dan tidak pernah ada perubahan.

GARUDA DAN DEPLU GALANG KERJASAMA MASYARAKATKAN ASEAN
PT Garuda Indonesia dan Departemen Luar Negeri (Deplu) sepakat untuk bekerjasama melaksanakan peningkatan upaya memasyarakatkan mengenai ASEAN, baik di dalam maupun luar negeri. esepakatan kerjasama tersebut dituangkan dalam MoU mengenai “Pemajuan Pemasyarakatan ASEAN“ yang ditandatangani Sekjen Deplu Imron Cotan dan President & CEO Garuda Emirsyah Satar, di hanggar Garuda Maintenance Facility Aero-Asia (GMF-AA), kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Rabu (13/6).
Kerjasama tersebut dilandasi kesadaran bahwa Garuda, sebagai national flag carrier yang telah melayani Indonesia sejak awal berdirinya Republik Indonesia, dapat menjadi mitra potensial Departemen Luar Negeri untuk mendukung upaya peningkatan pemajuan pemasyarakatan ASEAN. Karenanya, bertepatan dengan peringatan HUT ke-40 ASEAN, Departemen Luar Negeri menyelenggarakan sejumlah acara untuk memperingatii HUT tersebut di Indonesia, salah satu diantaranya adalah melalui penempelan logo HUT ke-40 ASEAN pada badan pesawat Garuda. Selain itu, Deplu juga menetapkan Garuda menjadi “official partner airline“ untuk peringatan 40 tahun ASEAN, karena Deplu menilai hingga kuartal I tahun 2007 yakni Januari sampai April, kinerja Garuda mampu membukukan keuntungan sebesar Rp121 miliar. Untuk itu, dalam kerjasama ini kedua pihak bersepakat untuk menggunakan jasa angkutan udara sebagai sarana untuk lebih memperkenalkan dan memasyarakatkan ASEAN kepada masyarakat di dalam maupun luar negeri, disamping juga terus melakukan berbagai upaya melalui peningkatan hubungan baik antar sesama negara ASEAN. Garuda dalam kerjasama ini akan menyediakan sarana ruang promosi dalam rangka pemasyarakatan ASEAN melalui media komunikasi visual yang tersedia di pesawat Garuda, baik rute domestik maupun internasional, termasuk pemuatan logo HUT ke-40 ASEAN di badan pesawat Garuda dan pemuatan artikel ASEAN di Garuda Inflight Magazine serta Running Text Garuda Airvision. Seluruh materi komunikasi tersebut, nantinya akan disediakan dan disiapkan oleh Deplu. Disamping itu, Garuda juga akan memberikan diskon khusus berupa “corporate discount“ kepada Deplu dalam melaksanakan perjalanan dinas, baik di dalam negeri maupun luar negeri yang diterbangi oleh Garuda. Dalam kerjasama yang berlaku selama satu tahun ini, Deplu akan memfasilitasi pemasaran Garuda di lingkungan negara-negara ASEAN melalui perwakilan Republik Indonesia, termasuk membantu menyebarluaskan promosi Garuda kepada kalangan pemangku kepentingan Deplu baik di dalam maupun luar negeri.
ASEAN Sepakat Pasar Tunggal
Menteri-menteri ekonomi ASEAN sepakat menerapkan pasar tunggal yang kompetitif di wilayah Asia Tenggara. Landasan kompetisi itu didasarkan pada produksi dengan kondisi bebas, dan ekonomi yang berorientasi pasar sejalan dengan peraturan multilateral. "Kami juga mengusulkan untuk memasukkan tentang perlindungan konsumen, yang ternyata mendapat sambutan positif dan disetujui menteri ekonomi ASEAN lain," ujar Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu akhir pekan lalu. Pertemuan ke-13 ASEAN Economic Minister (AEM) yang berlangsung di Jerudong, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada 3-4 Mei 2007 pekan lalu menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis. Pertemuan itu juga menyepakati Piagam ASEAN. Mari selaku pimpinan delegasi Indonesia menjelaskan bahwa esensi Piagam ASEAN adalah sinergi untuk memiliki sudut pandang yang lebih jauh dari target 2015 guna menuju kawasan yang terintegrasi secara utuh. "Kunci sukses untuk mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi regional dapat dilakukan melalui kelancaran arus barang, jasa, investasi, modal, tenaga kerja ahli, dan integrasi sektor-sektor prioritas," bebernya.
Selama ini, ASEAN lebih banyak memberikan perhatian kepada kepentingan produsen dan perdagangan bebas, tetapi tidak memberikan perhatian kepada kepentingan konsumen. Pada kesempatan yang sama, para menteri ekonomi ASEAN juga sepakat merevisi Kerangka Perjanjian ASEAN Investment Area (AIA). Dengan begitu, menjadi lebih komprehensif dan mengharapkan masukan dari sektor swasta. "Kesepakatan itu dicapai guna mempertahankan pertumbuhan dan menarik investasi langsung asing (foreign direct investment) ke ASEAN," ungkapnya. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih menilai kesiapan Indonesia untuk menghadapi pasar tunggal tersebut masih sangat jauh. Berbagai persoalan di dalam negeri, terutama menyangkut daya saing, iklim investasi yang belum kondusif, serta pertumbuhan industri yang masih stagnan merupakan kelemahan utama.
"Daya saing kita di antara anggota ASEAN lainnya masih tergolong yang terendah. Jadi, masih banyak PR yang harus segera dibenahi," jelasnya. Sebelumnya, dalam pertemuan di Chiang Mai, Thailand, ASEAN sepakat mempercepat integrasi untuk mengimbangi laju perekonomian Tiongkok dan India. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai pasar obligasi, perpajakan, kepabeanan antar negara-negara ASEAN, serta sektor keuangan nonbank, seperti asuransi dan dana pensiun. Perpajakan dan kepabeanan dilakukan harmonisasi terhadap masing-masing negara. Harmonisasi yang dimaksud bukanlah penyeragaman tarif, namun lebih kepada klasifikasi prosedurnya.

DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA ASEAN
Menurut laporan World Economic Forum tahun 2003-2004 daya saing Indonesia menduduki reingkat ke 37 pada tahun 1999, turun menjadi 44 tahun 2000, menurun lagi ke urutan 49 tahun 2001, merosot ke urutan 69 di tahun 2002 dan pada tahun 2003 mencapai peringkat terendah menjadi ke 72. Disini terlihat bahwa daya saing indonesia terus merosot terutama bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN.
Di tingkat ASEAN Singapore pada tahun 2003 dan 2002 ada di peringkat 6, Malaysia 2003 di urutan 29 turun dari 27 tahun 2002. Thailan tahun 2003 ada di urutan 32 turun dari peringkat 30 di tahun 2002, sementara Vietnam ada di peringkat 60 tahun 2003 dan menurun dari 56 di tahun 2002. Philipine ada di peringkat 66 tahun 2003 turun dari peringkat 62 di tahun 2002.
Michael Porter secara tegas menyatakan produktivitas merupakan akar penentu tingkat daya saing baik baik pada level individu, perusahaan, industri maupun pada level negara. Produktivitas sendiri merupakan sumber standar hidup dan sumber pendapatan individual maupun perkapita. Sedangkan daya saing sendiri pada dasarnya adalah kemampuan untuk menciptakan suatu tingkat kemakmuran. OECD mendefinisikan daya saing sebagai tingkat kemampuan suatu negara menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan tuntatan pasar internasional dan bersamaan dengan itu kemampuan menciptakan suatu kesejahteraan berkelanjutan bagi warganya.Jadi terdapat hubungan yang sejalan antara tingkat produktivitas dan tingkat daya saing.
Pertumbuhan ekonomi suatu negara dan pertumbuhan usaha pada tingkat perusahaan merupakan sumber penciptaan lapangan kerja dan sekaligus sumber kesejahteraan. Saat ini pemerintahan Kabiner Indonesia Bersatu telah mencanangkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi (terutama dari pemodal asing) untuk menciptakan lapangan kerja, pendapatan bagi masyarakat serta menciptakan dampak berantai (multiplier effect) tumbuhnya kegiatan usaha.
Pertumbuhan investasi dan juga investasi teknologi secara teoritis dan empiris terbukti (di masa orde baru) mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan yang tidak disertai dengan efisiensi ekonomi (pasar, proteksi dan subsidi yang tidak tepat, dan faktor lain) dan pengembangan potensi SDM, akan menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi yang semu (bubble economy). Kondisi ini akan sangat rentan terhadap gelombang dan gejolak ekonomi regional dan global. Krisis ekonomi di Asia Tenggara tahun 1997 telah membuktikan Malaysia lebih tahan terhadap gejolak, Thailand mampu bangkit segera, sementara Indonesia hingga saat ini terus berjuang untuk keluar dari krisi berkepanjangan.
Pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pertumbuhan produktifitas, yaitu produktivitas total yang seimbang antara pertumbuhan investasi modal dan pertumbuhan SDM (human capital/ knowledge) akan menghindarkan dari pertumbuhan ekonomi yang semu. Dari tabel pertumbuhan GDP dan pertumbuhan Produktivitas di negara-negara ASEAN, Malaysia (dan juga Thailand serta Vietnam) merupakan contoh suatu pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pertumbuhan produktivitas faktor total (kapital dan labor). Pertumbuhan ekonomi secara efisien (produktif) menjadi modal dasar bagi persaingan regional dan global. Gejala ini bisa dilacak dari perbandingan pertumbuhan ekspor di negara-negara ASEAN.
Peningkatan produktivitas terutama faktor total baik tingkat makro, tingkat sektoral industri, tingkat perusahaan dan tingkat individu adalah sangat menentukan kemampuan daya saing produk perusahaan pada tingkat global, regional maupun dalam negri. Peningkatan produktivitas pada tingkat individu diantara peningkatan produktivitas faltor-faktor lain, menempati posisi yang sangat penting.
Saat ini kita sedang memasuki era ekonomi pengetahuan (knowledge economy), dimana kemampuan baik secara individu maupun secara kolektif yang bersifat kemampuan untuk mendapatkan informasi yang tepat secara cepat dan memiliki daya terap dalam praktek individu maupun kolektif untuk menciptakan nilai tambah, akan menjadi faktor keunggulan dalam persaingan.
OECD mendefinisikan Ekonomi pengetahuan sebagai suatu ekonomi yang secara langsung didasarkan pada produksi, distribusi dan penggunaan knowledge dan informasi. Sementara Hossain dan Cheng Ming (2004) mendefinisikan sebagai kegiatan ekonomi dimana ada proses produksi, distribusi dan konsumsi pengetahuan yang berkelanjutan, serta adanya siklus memperluas pengetahuan terus-menerus untuk penciptaan kesejahteraan.
Implementasi dan peningkatan keunggulan dalam ekonomi pengetahuan melibatkan beberapa aktivitas dan komponen. Terdapat tiga aktivitas ekonomi pengetahuan yaitu Knowledge Production; aktivitas produksi didasarkan pengetahuan dan ide baru, Knowlede Distribution; aktivitas penyebaran pengetahuan diantara anggota masyarakat, Knowledge Consumtion; penggunaan pengetahuan untuk menciptakan nilai dan membuat pengetahuan baru dari pengetahuan yang ada.
Selain tiga aktivitas diatas, terdapat lima komponen ekonomi pengetahuan yaitu Knowledge Organization; membuat, menerima, menyebarkan, mengelola dan memanfaatkan pengetahuan, Knowledge Worker; kemampuan kreatif dan inovatif orang untuk menggunakan pengetahuan, Knowledge Goods; barang-barang yang berisi pengetahuan, Knowledge Service; yaitu service-service yang memiliki muatan kreativitas, ide baru dan ketrampilan baru, serta Knowledge Asset atau intelektual property ; yaitu mencakup kreativitas, ide-ide dan pemikiran baru, skill, hak cipta, brain power, kemampuan inovatif, smart leadership, kemampuan kewirausahaan, brand, reputasi, pengakuan, know how, know who, know what, know why, know when dan know where.

Pengaruh ASEAN terhadap Myanmar Terbatas
Pengaruh ASEAN terhadap Myanmar Terbatas
Singapura, Pelita
Asosiasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) memiliki pengaruh yang terbatas dalam memecahkan masalah Myanmar karena kerja sama regional itu bekerja melalui konsensus, seorang menteri Singapura mengatakan, Selasa (22/1).
Raymond Lim, Menteri Luar Negri kedua Singapura mengatakan didepan majelis parlemen bahwa segala sesuatunya bergantung pada kesediaan para anggota mengijinkan organisasi itu untuk melakukan sesuatu. Mengeluarkan Myanmar dari perkumpulan ASEAN yang selama ini dikritik oleh kelompok kanan karena ASEAN tak melakukan tindakan yang lebih tegas kepada Myanmar juga buka jalan keluar, katanya.
Myanmar adalah satu rezim yang dikenal sebagai rezinm yang terisolasi dan menurut saya negara itu tak dapat diperlakukan terkucilkan lebih dari yang sudah mereka hadapi sekarang ini dan mengeluarkan Myanmar bukanlah hal yang konstruktif, kata Lim menambahkan. Myanmar menghadapi tekanan yang semakin besar untuk melakukan reformasi demokrasi setelah peristiwa perlakuan kekerasan terhadap pengunjuk rasa yang berjalan dengan damai yang dipimpin para rohaniwan Buddha September lalu memicu kecaman internasional dan sanksi yang lebih keras dari pihak Barat.
PBB mengatakan, sedikitnya 31 orang tewas pada kerusuhan dan kekerasan itu sementara 74 orang hingga kini tidak diketahui keberadaannya, sehingga dinyatakan hilang.
Myanmar adalah salah satu anggota dari ASEAN yang beranggotakan 10 negara yang saat ini di ketuai Singapura. Dalam pertemuan puncak di Singapura November lalu kelompok kerja sama regional itu tampak siap untuk menekan pemerintah militer Myanmar untuk mengambil langkah-langkah konkrit ke arah perbaikan kehidupan demokrasi.
Namun diantara pembicaraan para pemimpin ASEAN para pengamat mengatakan kredibilitas ASEAN berantakan karena cara mereka menangani masalah Myanmar.
Lim mengatakan harapan terbaik bagi kemajuan di Myanmar adalah mendukung utusan khusus PBB Ibrahim Gambari untuk mendorong ke arah demokrasi setelah empat dekade pemerintahan militer.Dewan Keamanan PBB, Kamis lalu mengeluhkan lambatnya proses reformasi demokrasi di Mynamar dan menekankan pentingnya kembali Ibrahim Gambari dengan misinya yang sudah dua kali ke negara tersebut sejak peristiwa kekerasan September.










Asean dan Agenda Nasional
Pekan lalu digelar pertemuan akbar yang dihadiri kepala negara yang mewakili lebih dari separuh umat manusia. KTT Asean ke-9 di Bali tak seperti biasanya yang hanya berkonsentrasi pada isu ekonomi dan bisnis, kali ini fokus perhatian banyak juga dicurahkan pada soal keamanan komunitas di Asean.
Karena itu, dilahirkan Asean Security and Economic Declaration. Tidak spesifik dijelaskan apa yang dimaksud keamanan, tetapi tampaknya keamanan regional ini tak terlepas dari terorisme yang akhir-akhir ini menjadi realitas di beberapa negara Asean.
Meski terorisme dalam bentuk dan dari mana pun perlu ditanggulangi bersama, mudah-mudahan pemerintah di negara Asean tidak terperosok pada isu-isu yang sifatnya sesaat atau situasional.
Ada horizon baru yang digelar dalam KTT ini yaitu dialog, bahkan kesepakatan-kesepakatan awal telah dicapai dengan negara-negara Cina, India, Jepang dan Korsel. Tentu kita masih terlalu dini jika menyimpulkan bahwa fenomena ini merupakan titik awal dari proses integrasi Asia, karena integrasi Asean saja masih jauh dari kenyataan. Dialog dengan keempat negara itu perlu ditanggapi secara positif, dan perlu ditindaklanjuti sesuai dengan prinsip ASEAN sebagai suatu kerja sama kawasan yang terbuka.
Kesepakatan pendahuluan untuk membuka jalur kereta api antara Kun Ming (Cina) dan Singapura dapat meningkatkan arus turisme, lalu lintas orang dan barang antara Cina dengan negara-negara Asean. Langkah konkret semacam ini, jika nanti terwujud, dapat memberi keuntungan bersama bagi masyarakat. Kritik yang sering dilontarkan terhadap kesepakatan yang telah dicapai Asean adalah tidaklanjutnya yang lemah dan hal ini tidak terlepas dari konflik kepentingan di antara negara Asean. Tidak perlu diragukan lagi, benturan kepentingan nasional akan semakin mewarnai arena politik global, karena dunia semakin dihadapkan oleh persaingan yang semakin tajam dan di sini tidak ada tempat untuk istilah 'belas kasihan'. Lihat misalnya bagaimana perundingan WTO yang berantakan di Cancun, Meksiko, beberapa waktu lalu, karena benturan kepentingan antara negara maju dengan negara berkembang atau miskin. Dalam soal Irak, hingga kini benturan kepentingan nasional nyata sekali antara AS dengan Prancis, Jerman, dan Rusia di pihak lain. Sungguh menarik, kunjungan PM Israel ke India, dan India menerima dengan manis kunjungan itu. Sikap India tersebut tak terlepas dari kepentingan nasionalnya dalam konflik dengan Pakistan mengenai Kashmir. Kasus-kasus di atas baru sedikit contoh. Inilah lingkungan dunia yang akan kita hadapi dan sekarang persoalannya, bagaimanakah persiapan Indonesia?
Kerja sama dalam rangka Asean maupun dengan negara lain di luar Asean harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional. Dalam kerangka Asean, usaha bersama untuk mempromoasikan Asean guna menarik investasi dan memacu perdagangan internasionalnya perlu direalisasikan dengan joint marketing. Bahkan website bersama Asean perlu diwujudkan guna mempromosikan Asean bagi tujuan industri turisme, investasi dan perdagangan internasional.
Simplifikasi dan unifikasi prosedur kepabeanan perlu dipikirkan bersama, guna memfasilitasi perdagangan intra-Asean yang baru 21% dari seluruh perdagangan internasionalnya, sedangkan Uni Eropa mencapai 75%. Kembali pada persiapan Indonesia. Sungguh suatu ironi dalam keadaan bangsa, masyarakat, dan negara yang diterpa berbagai kesulitan, belum tampak tanda-tanda nyata ke arah perpaduan nasional, solidaritas nasional serta pelayanan nasional bersama.
Kita sering terjebak pada retorika persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi yang terjadi sebaliknya, adalah segmentasi sosial dan penurunan perasaan senasib dan sepenanggunggan. Kita terlalu suka mengobok-obok dan mencari-cari kesalahan sekecil apa pun yang ada pada masing-masing kelompok dan kurang mengedepankan persamaan.
Suasana ini dipertajam dalam menghadapi Pemilu 2004 sehingga seolah kekuasaan menjadi tujuan semata. Kita hampir lalai dalam menyelesaikan masalah dalam negeri yang fundamental seperti melorotnya daya saing, investasi, dan ekspor kita.
Demikian pula kurangnya perhatian kepada nasib kaum miskin yang meningkat karena pengangguran yang kian membludak. Ini masalah struktural serta kronis. Daerah-daerah dengan semangat otonomi kebablasan, seakan hendak balas dendam terhadap pusat dan hanya melihat kepentingan daerahnya masing-masing secara sempit. Otonomi seluas-luasnya perlu dikembangkan secara sehat, bahkan perizinan dari pusat yang berlebihan harus dipangkas, tetapi produksi perda yang menghambat investasi dan bisnis juga harus diminimalkan.
Kategori investasi
Berbicara tentang investasi, kita mengenal kategori PMA dan PMDN.
Apakah kategorisasi ini masih perlu, yang lebih penting dalam situasi pengangguran yang semakin meningkat, dapat diciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dan itu hanya bisa diwujudkan jika investasi meningkat. Jadi, yang lebih penting, bukan siapa yang memiliki modal investasi, apakah dia WNI atau asing, tetapi berapa besar manfaat penanaman modal itu bagi kepentingan umum seperti penciptaan lapangan kerja, penerimaan pajak, dan keuntungan ekonomi lainnya yang dapat diraih.
Demikian pula solidaritas sosial hanya dapat tercipta jika elit politik dan kaum pebisnis yang tingkat lakunya kapitalistik, dapat lebih menahan diri dalam mempertontonkan kekayaan dan kemewahannya serta lebih memberi tempat bagi pelayanan social. Pemilu yang sudah di ambang pintu jangan sampai menambah ketidakpastian nasional.